Denpasar | suaratabanan.id – Polemik Pembangunan Tembok Pembatas Kawasan GWK membuat masyarakat terisolasi telah mendapat respon dari Pemerintah dengan dilakukannya Pembongkaran pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Ketua PD KMHDI Bali I Putu Dika Adi Suantara menilai langkah ini patut diapresiaasi dan harus dipastikan pembongkaran ini tidak sekadar seremonial, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat mengingat hal ini sangat merugikan masyarakat dalam beraktifitas dan telah menjadi bola panas di masyarakat.
“Komunikasi dengan Pihak Desa Adat sampai saat ini belum terjadi, dan harus segera dilakukan, menimbang Krama Desa Adat harus dilibatkan dalam Pembongkaran ini agar tepat sasaran sesuai aspirasi masyarakat” pungkas Dika.
Tidak berarti ketika telah terjadi pembongkaran akan membuat kasus ini selesai, harus dilakukan penyelidikan pada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran sehingga kasus ini bisa terjadi. Kejadian ini juga sebagai pengingat bagi masyarakat bahwa investasi harus tetap diawasi agar sesuai dengan koridornya dan tidak merugikan masyarakat.
PD KMHDI Bali mendorong langkah strategis Pemerintah untuk mencegah hal tersebut terulang kembali. Proses pembangunan semacam ini sudah pasti membutuhkan proses yang tidak singkat, dan jika ada indikasi masalah perlu segera dilakukan pencegahan.
