DENPASAR | suaratabanan.id – Sistem Perekonomian Adat Bali (SPAB) merupakan bagian dari upaya memperkuat Desa Adat dari aspek perekonomian, sehingga memungkinankan penguatan Desa Adat pada aspek-aspek lainnya dapat dilaksanakan secara optimal. Sistem perekonomian adat Bali sebagai bagian dari sistem (tata) Pemerintahan Adat Bali, diharapkan mampu menjadi sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis komunitas adat Bali (Collective Communal Economy). Ini sebagai perwujudan nyata dari Tri Sakti Bung Karno dibidang ekonomi (berdaulat, mandiri dan berkepribadian). Hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster dalam Dialog Interaktif dengan tema ‘44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru’ dengan sub tema ‘’Perekonomian Adat Bali” dalam acara “Perempuan Bali Bicara”, di Studio Bali TV, Selasa (27/6).
Lebih lanjut Ny. Putri Koster menyampaikan, Sistem Perekonomian Adat Bali merupakan bagian dari Ekonomi Kerthi Bali dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan krama Bali pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. Sehingga keberhasilan Sistem Perekonomian Adat Bali dalam mewujudkan Visi dan Misinya membutuhkan dukungan yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak terutama Prajuru Desa Adat, Krama Desa Adat secara keseluruhan dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali maupun Pemerintah Daeran Kabupaten/Kota diseluruh Bali.
“Sistem Perekonomian Adat Bali diharapkan mampu berkedudukan sebagai solusi yang terstruktur, sistematis dan komprehensif.”ucap Ny. Putri Koster
Dikatakan, SPAB melalui misinya menciptakan manfaat kolektif untuk memenuhi kebutuhan lahir-bathin (sekala-niskala), individual dan kolektif, diharapkan mampu menjadi potensi dan peluang baik melalui pengelolaan usaha secara kolektif atas potensi dan peluang ekonomi di desa adat (pancakreta dan panca yadnya).
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan dapat berhasil dengan efektif apabila disatu pihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah dan ada partisipasi atau peranserta aktif seluruh masyarakat.
Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi suatu keluarga dapat dijadikan sebagai tolok ukur terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran, dibentuk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK disetiap jenjang.
Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui Gerakan PKK ini pula peranserta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri.
Tidak lupa pada kesempatan ini, Ny. Putri Koster juga meminta agar orang tua melakukan pengawasan terhadap putra putrinya, terutama mereka yang sedang memiliki anak di bawah umur 10 tahun, sebisa mungkin untuk tidak membiarkan anak anaknya aktif bermain gadget, terutama game yang disajikan secara online di dunia digital. Marilah bijak dalam bermedia sosial.
“Sistem Perekonomian Adat Bali merupakan solusi yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan atas masalah ketidak-adilan, ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi yang terjadi di Bali.” tambah Ny. Putri Koster.
Sementara Kordinator kelompok ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Prof. I Made Damriyasa menjelaskan, dengan visi melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang dicapai melalui 44 Tonggak, terdapat tiga aspek yakni aspek manusia, alam dan aspek budaya yang saling berintegrasi untuk kearifan lokal. (ST-WIN)
