Tabanan, suaratabanan.id – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tabanan menggelar rapat pleno perdana pada Rabu, 4 Februari 2026, di Kantor PMI yang berlokasi di areal RS Nyitdah lantai dua.
Rapat yang dimulai pukul 10.00 WITA ini tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi, melainkan menandai dimulainya proses strategis menuju Musyawarah Kerja Kabupaten (Mukerkab) Tahun 2026.
Rapat pleno dibuka langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Tabanan I Made Dirga dengan penekanan pada pentingnya konsolidasi internal dan penguatan tata kelola organisasi. Dari rangkaian agenda yang dibahas, terlihat bahwa Mukerkab 2026 diproyeksikan sebagai momentum penataan ulang arah kebijakan PMI Tabanan, baik dari sisi struktural maupun programatik.
Salah satu poin krusial dalam rapat adalah pemaparan Bendahara PMI Kabupaten Tabanan terkait kondisi aset, laporan keuangan, dan kepegawaian. Paparan ini menjadi sorotan penting mengingat transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga kemanusiaan.
Meski disampaikan secara internal, laporan tersebut menjadi basis evaluasi awal sebelum pembahasan lebih lanjut dalam Mukerkab mendatang.
Agenda kemudian berlanjut pada pembahasan struktur organisasi dan tata kelola PMI Kabupaten Tabanan. Dalam forum ini, rapat secara resmi menetapkan Kepala Markas serta Kepala Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Tabanan.
Penetapan posisi strategis ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan efektivitas operasional pelayanan, khususnya di bidang donor darah dan respons kemanusiaan.
Dari sisi perencanaan program, Wakil Ketua II PMI Kabupaten Tabanan, Drs. I Wayan Ariasa, memaparkan draf rencana kerja yang mencakup bidang organisasi, informasi dan komunikasi, penanggulangan bencana, serta pengelolaan relawan.
“Dalam upaya penanggulangan bencana, PMI Kabupaten Tabanan akan menerapkan konsep PMI Siaga berbasis masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada keterlibatan relawan di tingkat desa sebagai garda terdepan, sehingga respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” ujar Wakil Ketua II PMI Kabupaten Tabanan, Drs. I Wayan Ariasa.
Sementara itu, Wakil Ketua I, dr. Arya Putra Manuaba, menyampaikan rencana kerja pada sektor pelayanan sosial kesehatan masyarakat, pengembangan sumber daya, dan layanan donor darah—bidang yang selama ini menjadi wajah utama PMI di mata publik.
Rapat juga membuka ruang diskusi bagi seluruh peserta untuk menyampaikan saran dan usulan.
Dalam sesi ini, berbagai masukan terkait penguatan kapasitas organisasi dan kesiapsiagaan bencana menjadi perhatian, sebelum akhirnya rapat menetapkan jadwal pelaksanaan Mukerkab Tahun 2026.
Melalui kesimpulan rapat, pengurus PMI Kabupaten Tabanan menegaskan komitmen untuk memperkuat peran organisasi sebagai lembaga kemanusiaan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelayanan sosial dan kebencanaan.
Dengan terselenggaranya rapat pleno ini, PMI Kabupaten Tabanan secara resmi memulai tahapan awal menuju Mukerkab 2026. Forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga ruang evaluasi kritis dalam merumuskan arah kerja organisasi di tengah tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks di Kabupaten Tabanan. (AWI)
